Ini pas reunion 89 di Jakarta 20 Maret 2010

Yang ini pas di Semarang 1990, dalam perjalanan Jakarta – Bali. Yaiyyy ..

hehehe ..

Kalau puskesmas ini diibaratkan kapal, maka nahkodanya beberapa bulan belakangan ini dipercayakan mengomandoi kapal lain yang dinamakan HKN. Saya sudah cukup lama tidak bisa memberikan pemikiran terbaik saya untuk puskesmas Krejengan. Karena itu mengawali tahun ini kemudi saya ambil alih lagi.

Demikian saya mengawali amanat apel pagi hari ini Senin, 5 Januari 2009. Diiringi senyum beberapa penanggungjawab program yg memang pasti merasakan banyak ketidakhadiran saya.

Sesudah Apel Pagi, maka rapat program pertama di tahun 2009 pun dimulai. Meski mengambil tema khusus Sosialisasi Kegiatan Jamkesmas, namun kegiatan kali ini lebih pada perencanaan kegiatan-kegiatan.

Jamkesmas memang anehnya selalu berubah setiap tahun. Tidak pernah ada satu tahun tanpa ada penerbitan petunjuk pelaksanaan (manlak) dan 2 tahun terakhir ini malah muncul juga petunjuk teknisnya (juknis) yang dibuat oleh Depkes. Sebelumnya juknis hanya dibuat oleh kabupaten dan aturan-aturan semua diatur di pedoman pelaksanaan.

Tahun 2008 juga tidak luput dari dikeluarkannya juknis Jamkesmas. Juknis terbit pertengahan Oktober 2008 dan diminta dilaksanakan surut dari 1 Oktober. Dan beberapa hal berubah tidak meng-enak-kan pelaksana di lapangan.

Dampak Keluarnya Juknis Jamkesmas 2008

Satu hal penting yang digarisbawahi pada juknis tersebut adalah pemindahan pedoman aturan menjadi bernuansa kabupaten/kota. Jadi tidak berdasarkan lagi ASKES atau keputusan Menteri Kesehatan, akan tetapi penganggaran kegiatan jamkesmas didasarkan pada perda masing-masing kabupaten/kota. Tahun lalu sebenarnya sudah dirintis begitu. Jadi pada beberapa kegiatan sudah didasarkan pada perda kabupaten.

Sebenarnya hal tersebut tentu saja bukan masalah bila perda 12/2005 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah cukup pantas untuk mendukung kegiatan puskesmas. Seperti misalnya untuk anggaran biaya makan dalam paket akomodasi rawat inap jauh dari standar meskipun sudah dibantu dengan subsidi APBD. Dalam perda misalnya kelas III tarif retribusi hanya sebesar 12.500 yg terdiri dari komponen jasa sebesar 2.500, administrasi sebesar 1.000, dan 9.000 berupa operasional (termasuk di dalamnya biaya makan). Dalam kenyataannya dari 9.000 operasional itu kami mengambil biaya jasa sarana dan prasarana (listrik, PDAM, Kebersihan, BMHP harian) sebesar 3.000-3.500 per hari rawat dan kumulatif per bulannya. Sisanya sebesar 5.500-6.000 harus dibuat makan pasien sebanyak 3 kali. Tentu saja jadi musykil mengadakan makan pasien dengan standar 2000 kkal perhari.

Dan hal ini lebih jauh dihambat pula dengan adanya keharusan melakukan setoran biaya akomodasi ini ke dinas pendapatan daerah terlebih dahulu dan baru mendapatkan 50% dari yang disetorkan tadi setelah tenggang waktu 3 bulan. Padahal mengingat apa yg diamanatkan tujuan pembangunan kesehatan, pendapatan dari puskesmas bukan merupakan pendapatan asli daerah. Ini yang agak menyulitkan operasional puskesmas.

Mengingat pentingnya hal tersebut tentu saja yg dipentingkan adalah merubah aturan yg sudah tidak lagi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan puskesmas. Perubahan perda memang sudah selayaknya dilakukan tahun ini.